No image available for this title

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM ANALISIS UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



Perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain penting, antara lain untuk melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Penulis meneliti perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa kriteria merek dimaksud menurut UU Nomor 20 Tahun 2016. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisa secara normatif kualitatif.
Kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 mencakup perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, antara lain melalui inisiatif pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya dan melalui penolakan oleh Ditjen HKI terhadap permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain. Perlindungan hukum yang bersifat represif terkait dengan pelanggaran hak atas merek atau tindak pidana yang terkait dengan merek. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat represif, antara lain Pasal 83 dan Pasal 84 yang mengatur gugatan atas pelanggaran merek serta Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 yang mengatur ketentuan pidana. Selain itu, pemilik merek memiliki hak mengajukan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan merek dilakukan apabila ternyata merek yang dimiliki seseorang telah didaftarkan pada Ditjen HKI. Gugatan pembatalan merek harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment