No image available for this title

PENGAMBILAN HAK ATAS TANAH OLEH NEGARA BERDASARKAN HAK MENGUASAI NEGARA



PENGAMBILAN HAK ATAS TANAH OLEH NEGARA
BERDASARKAN HAK MENGUASAI NEGARA


RR.MEITI ASMOROWATI,S.H.,M.H.
ABSTRAK

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Jo Pasal 2 Ayat (1) UUPA secara konstitusional telah memberikan landasan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pasal tersebut terdapat hak menguasai Negara. Berdasarkan hak menguasai tersebut maka Negara diberi kewenangan untuk melakukan pengambilan tanah untuk kepentingan umum. Hak menguasai Negara yaitu hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. Sedangkan kepentinhan umum adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian yaitu ingin mengetahui makna hak menguasai Negara, dan kewenangan negara dalam pengambilan hak atas tanah oleh negara berdasarkan hak menguasai negara.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan tidak menggunakan rumus matematis dan statistika.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan pertama disimpulkan makna hak menguasai Negara bukan sebagai pemilik tanah, makna hak menguasai Negara dalam pengambilan tanah oleh negara dalam rangka untuk pembangunan kepentingan umum, negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap tanah yang terdapat diwilayah hukum pertanahan Indonesia. Pengertian tersebut berdasarkan apa yang tercakup di dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (1) UUPA. Permasalahan kedua kewenangan Negara dalam pengambilan tanah oleh Negara berdasarkan hak menguasai negara berisi wewenang kepada negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengambilan tanah untuk kepentingan umum agar tercapai kesejahteraan masyarakat, yang berperan sebagai organisasi kekuasaan tertinggi, badan penguasa yang dapat dipaksakan pada pemegang penguasaan atas tanah, dan pemegang kedaulatan atas seluruh wilayah. Sehingga diharapkan adanya reformasi atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengembalikan UUPA sebagai payung hukum dari segala peraturan perundang-undangan terkait tanah, guna menghindari bermacam-macam penafsiran. Dan diharapkan Negara, melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tujuan dari Pasal 2 Ayat (1) UUPA Jo 33 Ayat (3) UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Research Reports
Keyword(s)
-

File Attachment