Image of PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JASA FREIGHT CONTAINER
PADA RUTE SURABAYA-AMBON OLEH PARA PELAKU
USAHA PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN
UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN
KPPU NOMOR 8/KPPU-L/2018

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JASA FREIGHT CONTAINER PADA RUTE SURABAYA-AMBON OLEH PARA PELAKU USAHA PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN KPPU NOMOR 8/KPPU-L/2018



Salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah
penetapan harga (price fixing). Penulis meneliti perjanjian penetapan harga jasa
freight container pada rute Surabaya-Ambon oleh para pelaku usaha pelayaran
dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa ada tidaknya pelanggaran terhadap
Pasal 5 ayat (1)UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perjanjian penetapan harga tersebut.
Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisa putusan KPPU terhadap perjanjian
penetapan harga jasa freight container itu.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian dekspriptif,
yaitu menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat
perjanjian penetapan harga jasa freight container oleh para pelaku usaha pelayaran.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi
dokumen dan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian penetapan harga jasa
freight container pada rute Surabaya-Ambon oleh para pelaku usaha pelayaran
terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5
Tahun 1999. Unsur-unsur tersebut antara lain: unsur pelaku usaha, yaitu 4 (empat)
pelaku usaha pelayaran, dimana pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Tanto Intim
Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT Meratus Line, dan PT Salam Pasific
Indonesia Lines; unsur perjanjian, yaitu terdapat adanya komunikasi tidak langsung
berupa facilitating practice melalui price signalling yang antara para pelaku usaha
untuk menyesuaikan harga kepada para konsumennya; unsur pelaku usaha pesaing,
dimana para pelaku usaha berada pada pasar bersangkutan yang sama; unsur
menetapkan harga, yaitu adanya kesepakatan penetapan harga berupa penyesuaian
tarif yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha; unsur suatu jasa, dimana jasa yang
dimaksud adalah jasa freight container pada rute Surabaya-Ambon; unsur konsumen,
yaitu para pengguna jasa freight container pada rute Surabaya-Ambon; dan unsur
pasar bersangkutan yang sama yaitu layanan jasa freight container pada rute
Surabaya-Ambon. KPPU melalui Majelisnya menyatakan Para terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tertuang
dalam Putusan KPPU No 8/KPPU-L/2018. Adapun amar putusan tersebut adalah
menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5
ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999; dan menjatuhkan sanksi administratif berupa
denda kepada Terlapor I sebesar Rp 7.154.000.000,00; Terlapor II sebesar Rp
5.642.000.000,00; Terlapor III sebesar Rp 6.580.000.000,00; Terlapor IV sebesar Rp
1.415.000.000,00; memerintahkan para Terlapor untuk menghentikan perilaku
penyesuaian tarif freight container sebagaimana dimaksud salam pasal 47 ayat (2)
huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999; dan Menyerahkan salinan bukti pembayaran denda
kepada KPPU.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment