Image of KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG

KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG



Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya mengatur kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan dan tetap dapat berkarya Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dan untuk mengetahui kebijakan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Bdg..
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perspektif perlindungan anak dihubungkan dengan Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2021/PT.Bdg. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan yang berhubungan dengan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, metode pendekatan penelitian yang digunakan melalui pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang meliputi segala aktifitas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara semuanya didasarkan pada prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Hakim pada tingkat banding dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Bdg tidak melakukan kebijakan penerapan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan menguatkan ptusan hakim anak pada pengadilan negeri yang memberikan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Bapas Cikarang selama 3 (tiga) Bulan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment