No image available for this title

KETENTUAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN STRUKTUR DAN SKALA PENGUPAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



KETENTUAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN STRUKTUR DAN SKALA PENGUPAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK

Isni Rubiantini, S.H.,M.H.

Manusia bekerja bertujuan untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan upah minimum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah dapat menjadi patokan besarnya upah yang harus diterima pekerja sesuai perjanjian kerja. Pada pelaksanaannya masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum, yang menyebabkan pekerja tidak bisa memenuhi penghidupan yang layak sehingga jelas pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum berdasarkan struktur dan skala pengupahan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja bila mendapatkan upah di bawah upah minimum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian dilakukan secara yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian kepustakaan (study literature), metode pendekatan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Dan Skala Upah, data dianalisis secara kualitatif sehingga penyajiannya tanpa menggunakan rumus-rumus statistik dan angka-angka serta daftar tabel.
Hasil penelitian terhadap permasalahan yang pertama mengenai perlindungan terhadap pekerja bila mendapatkan upah di bawah upah minimum, pada waktu melakukan kesepakatan perjanjian kerja maka harus dipastikan bahwa upah yang akan diterima oleh pekerja harus disepakati. Besaran upah yang diterima harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan hasil penyusunan struktur dan skala upah yang dilakukan oleh pengusaha harus diberitahukan kepada pekerja maka terdapat upah tertinggi sampai upah terendah. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang keduamengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja bila mendapatkan upah di bawah upah minimum berdasarkan Perundang-undangan Ketenagakerjaan bisa melalui bipartit merupakan upaya musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai kata sepakat maka pekerja dapat menyelesaikannya melalui kosiliasi, mediasi, arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Research Reports
Keyword(s)
-

File Attachment