Image of IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN 
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN VIDEO PORNO 
YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG 
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN 
NO.150/PID/2020/PT.BDG

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENJUALAN VIDEO PORNO YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO.150/PID/2020/PT.BDG



Pornografi merupakan kejahatan susila yang dapat merusak nilai-nilai
moralitas generasi bangsa, berkembangnya teknologi semakin mendukung
kejahatan ini untuk menjadikan seseorang melakukan adegan seksualitas dan
memperdagangkan perempuan yang dipaksa menjadi pemeran adegan seks untuk
di unggah ke situs porno agar dinikmati berbagai kalangan dan mendapatkan
keuntungan materi dari perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimanakah implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam
tindak pidana penjualan video porno yang dilakukan suami terhadap istri yang
dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No
150/PID/2020/PT.Bdg, dan bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perkara
perempuan berhadapan hukum dalam tindak pidana pornografi yang dilakukan
suami terhadap istri dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No
150/PID/2020/PT.Bdg
Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang menyajikan gambaran suatu fenomena, keadaan atau
kejadian dengan menggunakan metode tertentu. Dimana hal ini tidak hanya terbatas
pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, melainkan terkait dalam hal
pengolahan dan penginterprestasian mengenai makna data tersebut.
Hasil analisis permasalahan penelitian pertama, hakim telah mengabaikan
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam mengadili perempuan
sebagai Terdakwa di persidangan. Sedangkan hasil permasalahan penelitian kedua,
pemidanaan terhadap Terdakwa melalui pertimbangan dan putusan hakim pada
tingkat pertama maupun banding telah mencederai rasa keadilan terhadap
perempuan yang sebenarnya menjadi korban atas kekerasan seksual dan
perdagangan orang.memutus pidana bagi Terdakwa dengan Pasal 8 jo. Pasal 34
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55ayat (1)
KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment