Image of TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PONTON ISAP PRODUKSI (PIP)/RAJUK ILEGAL DI PROVINSI
BANGKA BELITUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 
                           TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL 
                                                    DAN BATU BARA

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PONTON ISAP PRODUKSI (PIP)/RAJUK ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA



Kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Tambang (IUP). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (illegal mining). Hal inilah yang banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan dan penulisan penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan Ponton Isap Produksi (PIP)/Rajuk ilegal serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pertambangan Ponton Isap Produksi (PIP)/Rajuk ilegal dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah studi dokumen dan studi literatur. Penulis memperoleh data menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pertama yaitu Penerapan Pertanggungjawaban pidana pada terdakwa telah memenuhi tiga unsur perbuatan pidana (unsur perbuatan, unsur melawan hukum obyektif, dan unsur melawan hukum subyektif), dan dengan hal ini dapat dijatuhi sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP)/Rajuk illegal di kecamatan Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung. Tepatnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sedangkan hasil penelitian kedua bahwa akibat penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terjadi penurunan kasus illegal mining di kepulauan Belitung dalam jumlah relatif kecil namun hasil tersebut memberikan dampak positif terjadinya penurunan kasus pada tahun 2020 dan cenderung stabil pada tahun 2021.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment