Image of ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIAMIS NOMOR
1736/PDT.G/2019/PA.CMS TERKAIT PERCERAIAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIAMIS NOMOR 1736/PDT.G/2019/PA.CMS TERKAIT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan
yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas
peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya
setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Skripsi ini
bertujan untuk menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus
pekara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam
Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1736/Pdt.G/2019/Pa.Cms.
Penelitian ini bersifat deksriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, data
sekunder bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus serta analisis data dilakukan secara
kualitatif
Berdasarkan hasil pembahasan didapatkan atau diperoleh pertimbangan
hukum hakim dalam putusan Nomor 1736/Pdt.G/2019/Pa.Cms yang terdiri atas
hukum positif, hukum kebiasaan, buku nikah, peraturan pemerintah. Dari Analisa
kasus tersebut pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama
Ciamis Nomor 1736/Pdt.G/2019/Pa.Cms terdiri atas sumber hukum formil yaitu,
Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal
39 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 PP Perkawinan, Pasal 19 PP
Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50
Tahun 2009, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Dan dalam Sumber Hukum Materiil
terdapat Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 19 hutuf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 hutuf (f) Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 125
HIR, Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA Nomor 1 tahun 2016, Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum terhadap
perceraian antara lain berpengaruh terhadap anak yakni suami dan isteri (ayah dan
ibu) setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang
terhadap anak. Namun apabila anak berusia dibawah 12 tahun maka hak asuh anak
akan jatuh ke tangan sang ibu, namun setelah anak setelah dewasa anak akan
menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal besama ayah atau ibunya.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment