Berbagai kasus korupsi menyebabkan dampak negatif dalam berbagai sektor. Salah satunya yang baru terjadi adalah kasus KTP Elektronik yang membuat kerugian negara begitu besar. Permasalahan tersebut membutuhkan suatu solusi jitu untuk pemberantasannya, yaitu dengan mengikut sertakan pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Namun keadaan saat ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator belum maksimal. Oleh karenanya penulis akan mengkaji kebijakan legislasi mengenai syarat-syarat serta perlindungan hukum terkait dengan whistleblower dan justice collaborator. Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebgaiamana mengetahui substansi hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode yuridis kualitatif. Syarat-syarat dan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator belum maksimal. Dalam usaha pemberantasan Tindak Pidana Korupsi keduanya hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun belum ada suatu kebijakan yang secara khusus mengaturnya. Dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara konkrit menyatakan adanya whistleblower dan/atau justice collaborator. Pada kasus e-Ktp terdapat contoh yang merupakan refleksi buruk dari Kebijakan Legislasi yang ada saat ini yaitu dengan ketidakjelasan kematian Johannes Marliem sebagai saksi kunci pada kasus e-KTP dan pembebanan pidana penjara maupun denda kepada justice collaborator (Irman dan Sugiharto) yang merupakan eks Pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim. Sehingga Kebijakan Legislasi merupakan urgensi nyata bagi kepastian hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator sehingga dalam usaha negara melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat terwujud. Kata Kunci: Kebijakan Legislasi, Perlindungan, Whistleblower, Justice Collaborator, Korupsi.