Collections

Advanced Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM SELFT ASSESMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Balqis Durrotul Hikmah (STHB Press, 2022)

IMPLEME N T A S I S A NKS I A DMI N I ST R A TI F TE RHAD A P
PELANGGARAN IZIN USAHA PERFILMAN DI CILOTO CIPANAS
CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG
PERFILMAN (STUDI KASUSBIOSKOPDEE CINEMA)

IMPLEME N T A S I S A NKS I A DMI N I ST R A TI F TE RHAD A P PELANGGARAN IZIN USAHA PERFILMAN DI CILOTO CIPANAS CIANJUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (STUDI KASUSBIOSKOPDEE CINEMA)

Yuni Alfiani (STHB Press, 2022)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN CAGAR ALAM KAMOJANG GARUT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN CAGAR ALAM KAMOJANG GARUT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Silvana Nur Aulia Triana (STHB Press, 2021)

PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sardiono Lumbansiantar (STHB Press, 2021)

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN URGENSI POSISI WAKIL MENTERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN URGENSI POSISI WAKIL MENTERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI

Yacob Harimilu Siregar (STHB Press, 2021)

MEKANISME PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR
SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PELAKSANNANYA

MEKANISME PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PELAKSANNANYA

Dyas Muhamad Suyuthi (STHB Press, 2021)

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Siti Zubaedah Darajat (STHB Press, 2021)

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR

Abdul Kholik Fajar (STHB Press, 2021)

PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS TERHADAP KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SEBAGAI DASAR LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM

Syarif Husen (STHB Press, 2021)

Mekanisme Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kota Bandung Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 2014 JO Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Agung Nugroho Widyohardjo (STHB, 2017)

My Account

Browse

Discover

Advanced Search