Categories in STHB Repository


Recently Added


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 520K/PDT/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Aulia Afifah (STHB Press, 2019)

Bukti kepemilikan hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah, yang akan diberikan kepada pemegang hak atas yanah setelah mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanaha... [view more]

TINJAUAN YURIDIS ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PIHAK DEBITUR DENGAN PT DIRGANTARA ASPALINDO BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 2107/K/PDT/2017)

Sri Wulan Anggari (STHB Press, 2019)

Perjanjian jual beli pada dasarnya adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Pada pelaksanaan transaksi jual beli terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak... [view more]

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM HARTA SUAMI ISTRI DARI PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASAR NOMOR 1343/PDT.G/2016/PA MKS)

Nyimas Gustin (STHB Press, 2019)

Sesuai dengan asas monogami suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami namun realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan satu orang istri sehingga ia melangsungkan perk... [view more]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG DIPROMOSIKAN PUBLIC FIGURE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOSMETIK DERMA SKIN CARE DI ENDORSE VIA VALLEN)

Hasna Hanifah (STHB Press, 2019)

semakin mengkhawatirkan, salah satunya yaitu produk kosmetik ilegal Derma Skin Care yang membahayakan konsumen penggunanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik ilegal Derma ... [view more]

TINJAUAN YURIDIS KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA ATAS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016)

Siti Nur Anggraeni (STHB Press, 2019)

Kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas anak berkewarganegaraan ganda bisa terjadi apabila anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di undangkan dan dalam jangka waktu 4 tahun dan telah berusia 18 tahun tidak mendaftarkan diri ke K... [view more]